Argumen Rocky Gerung soal pemain naturalisasi sebagai penipuan sensasi sebenarnya nunjukin cara dia bermain di ranah politik. Di satu sisi, dia konsisten menempatkan diri sebagai lawan pemerintah. Tapi di sisi lain, dia kelihatan kejebak dalam kontradiksi yang dia buat sendiri.

Kalau dilihat lebih dalam, dia sering bawa-bawa hukum dan logika formal sebagai dasar argumen. Tapi giliran bahas naturalisasi, justru itu ditinggalkan. Padahal proses naturalisasi pemain jelas sah, baik secara hukum negara maupun aturan FIFA. Dia malah masuk ke narasi soal kemurnian bakat lokal, seolah-olah itu bisa langsung muncul instan di tengah tekanan turnamen besar. Faktanya, pembinaan pemain itu proses panjang, bisa belasan tahun. Bukan sesuatu yang tiba-tiba jadi pas momen penting kayak kualifikasi Piala Dunia.

Yang ganjil, suara kritis itu dulu ke mana waktu sepak bola Indonesia lagi kacau. Pas era Nurdin Halid atau saat Indonesia kena sanksi dari FIFA, dia tidak terlalu kelihatan vokal soal nasib pemain atau kondisi federasi. Dari situ wajar kalau muncul kecurigaan. Kritik ke timnas kemarin terasa bukan murni karena peduli sepak bola, tapi lebih ke dorongan buat ganggu momentum politik yang lagi jalan.

Apalagi waktu Joko Widodo turun langsung ke lapangan dan ketemu pemain. Itu jelas momen yang punya nilai politik. Rocky, dengan posisi oposisi yang dia pegang, kayak merasa perlu memotong euforia itu. Isu naturalisasi dipakai buat nahan narasi keberhasilan yang lagi dibangun. Cuma kali ini kelihatannya dia salah baca situasi. Nyentil timnas di saat publik lagi dukung penuh justru bikin kesannya dia cuma pengen lawan arus.

Akhirnya yang dipertanyakan itu konsistensinya. Kalau semua hal yang berhubungan dengan penguasa selalu dilawan tanpa lihat konteks dan fakta, kritiknya jadi kehilangan arah. Lama-lama bukan lagi dianggap tajam, tapi cuma jadi suara berisik yang lewat begitu saja.